Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Pasal 29 Undang – undang No . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 29

1. Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola
   Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat
   komisi.
2. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh
   Pemerintah.
3. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh
   sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas
   dan wewenangnya di bidang komunikasi dan
   informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
4. Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan
   oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang
   komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang
   bersangkutan.
5. Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota
   dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan
   wewenang di bidang komunikasi dan informasi di
   tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
6. Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran
   Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
   kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
   kabupaten/kota yang bersangkutan.

Informasi Tentang Pengadaan Barang/ Jasa

1. Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang
   • 2023
   • 2022
   • 2021
   • 2020
   • 2019 Perubahan
2. Rencana Umum Pengadaan
3. Pengumuman Proses Pengadaan Barang/ Jasa
4. Laporan Pengadaan Barang dan Jasa