Tiga Puluh Lima Komisi Informasi Se-Indonesia hadir untuk saling memperkuat Koordinasi

(16/11) Komisi Informasi Publik (KIP) se-Indonesia melaksanakan rapat koordinasi nasional
(Rakornas) ke-8, di Swissbell Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Rakornas yang bertema
Keterbukaan Informasi Publik untuk Membangun Demokrasi dan Mencegah Korupsi, dibuka
oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Gubernur Sulawesi Selatan ini
sangat mengapresiasi Komisi Informasi Pusat yang memilih Makassar, Sulawesi Selatan
sebagai tempat Rakornas, karena Makassar berada di tengah-tengah Indonesia dan
menjadi energi bangsa. Pihaknya juga menilai Rakornas ini sangat penting bagi bangsa
Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berjaya.
“Rakornas ini harus menjawab tantangan masa depan dan mencari solusi persoalan
bangsa,” ungkapnya.
Syahrul Yasin Limpo menyebut saat ini sebagai sebuah era yang belum pernah ada
sebelumnya,terutama untuk memenuhi kebutuhan dua generasi yang berbeda antara
generasi X dan generasi mileniai, maka diharapkan Rakornas ini harus menjawab dan
mengantisipasi sebuah kehidupan yang tidak pernah ada sebelumnya. Terdapat dua
generasi berbeda untuk menjawab dua tantangan yang sama.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Informasi Pusat Hendra Purnama mengatakan,
Rakornas ini mengangkat hal terkait keterbukaan informasi publik terutama pada badan
publik. “Selain itu, Rakornas ini juga untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan
fungsi dan tugas Komisi Informasi di seluruh Indonesia,” ujarnya. Pihakya juga menuturkan
Maksud dan tujuan Rakornas yang berlangsung empat hari ini adalah untuk memperkuat
koordinasi secara nasional dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang komisi
informasi, serta bersinergi dengan pemangku kepentingan. "Rakornas ke-8 berlangsung 4
hari mulai, 15-18 November. Empat hari ini, semoga para komisioner dapat bertukar
pendapat untuk merumuskan solusi sistematis dan terukur terkait persoalan yang dihadapi
bangsa," kata dia.
Rakornas ini dihadiri peserta dari 30 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi
Informasi Kabupaten, dan 1 Komisi Informasi Kota. Pada hari pertama Rakornas,
dilaksanakan diskusi publik dengan pemateri Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam
Negeri RI dengan tema “Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID” serta
dari Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H Tulung dengan tema
“Implemetasi Satu Data dengan Sistem Pemerintahan Berbasis TIK”. Kegiatan itu juga
dihadiri oleh Komisi I DPR RI Roy Suryo, Asisten II Walikota Makassar Husain, Sekjen
Kementerian Kominfo Farida Dwi Cahyani, serta Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu.
Ketua KIP Pusat Periode 2017-2021, Tulus Subardjono mengatakan rakornas ini
diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara KIP Pusat dengan seluruh KIP di daerah.
"Rakornas ke-8 ini diharapkan nantinya KIP se-Indonesia mampu memperkuat koordinasi
secara nasional untuk menjalankan fungsi dan wewenang komisi informasi yang sinergis.
Juga dapat memberikan solusi strategis yang harus diambi KIP Pusat dan daerah atas
permasalahan dari program pemerintah Indonesia," kata Tulus dalam sambutannya.
Pihaknya juga menambahkan Keberadaan KIP diharapkan mampu untuk menjalankan
prinsip demokrasi yang tertuang dalam UU. Dapat membangun sistem tata kelola
pemerintahan yang baik, yang berujung kepada pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.